Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Conservation PRIVATE LAW Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata Prosiding Pendidikan Sains Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Alchemy Jurnal Penelitian Kimia REPERTORIUM Bioeksperimen: Jurnal Penelitian Biologi EnviroScienteae Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Pranoto Pranoto
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Sebelas Maret Surakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : PRIVATE LAW

 1 
URGENSI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI SEBAGAI ANTISIPASI TERJADINYA SENGKETA PRANOTO, PRANOTO; KURNIAWAN, ITOK DWI
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontrak sebagai instrumen pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung denganbaik, adil dan proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak. Terutama pada kontrak komersial,baik pada tahap pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaannya. Tidak dapat dipungkiribahwa bahwa dalam penyelenggaraan proyek konstruksi sangat besar kemungkinan timbulnya perselisihanatau persengketaan. Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas dalam suatu kontrak kerja konstruksisangat penting, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya sengketa.
PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI SEBAGAI BENTUK PENYELUNDUPAN HUKUM DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Dianti, Novina Eky; Pranoto, Pranoto
PRIVATE LAW Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan kebenaran bahwa perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia di luar negeri merupakan bentuk penyelundupan hukum dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI). Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam pengkajiannya. Adapun pengumpulan berbagai bahan hukum tersebut menggunakan studi literatur. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa perkawinan WNI beda agama di luar negeri menurut UUP dianggap tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) sehingga pasangan WNI beda agama  menggunakan dasar pada Pasal 56 untuk melangsungkan perkawinan mereka di luar negeri kemudian melakukan pencatatan di Indonesia agar memenuhi unsur administratif dari UUP. Menurut kaidah HPI perkawinan dilakukan menurut hukum tempat perkawinan dilangsungkan (Lex Loci celebrationis). Pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri menurut asas HPI merupakan bentuk penyelundupan hukum terhadap Pasal 2 (1) UUP.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KAIDAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Nikmah, Hilda Yuwafi; Pranoto, Pranoto
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMarriage between a couple with different nationality or often called intermarriage is a phenomenon in Indonesia as qonsequence of age development. But in fact, this intermarriage has more risk, some deviation likely occur from what planned previously by every couple. When there is a continuously conflict between husband and wife, it can lead to divorce. The divorce leads to mutual property sharing problem. The problem emerges related to mutual property sharing, either mobile or immobile asset. Regarding the immobile asset, the problem lies in the ownership status when a divorce occurs. Another problem concerns which law to be used in the mutual property sharing.This study was a normative law research that was prescriptive in nature with statute and conceptual approaches. The source and type of law material used was primary on supported by secondary law material. AbstrakPerkawinan beda kewarganegaraan atau sering disebut perkawinan campuran merupakan fenomena di Indonesia akibat perkembangan jaman. Namun dalam kenyataannya, perkawinan campuran ini mempunyai risiko yang lebih besar terhadap timbulnya benturan yang pada akhirnya berujung perceraian. Akibat perceraian khususnya terhadap pembagian harta bersama. Permasalahan timbul terkait pembagian harta bersama baik berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak permasalah ada pada status kepemilikan apabila terjadi perceraian. Permasalahan lainnya adalah terkait hukum mana yang akan digunakan dalam pembagian harta bersama tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder.
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN DENGAN CV. METRO JAYA DALAM PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS JALAN LINTAS DESA LUMBU KECAMATAN KUTOWINANGUN Damayanti, Chyntia; Imanullah, Najib; pranoto, pranoto
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas dalam pengaturan hak dan kewajiban antara kepala bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. Metro Jaya selaku penyedia jasa. Untuk tercapainya penulisanhukum ini, digunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, sedangkan sumber data yang digunakanadalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari para pihak dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara, dengan model analisis interaktif sebagai teknikanalisis data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan pengaturan hak dan kewajiban antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia jasa pada dasarnya sudah memenuhi asas proporsionalitas, namun dalam perumusan isi kontrak belum diterapkan. Kontrak kerja konstruksiideal berbasis Asas Proporsionalitas seharusnya mengatur pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsinya dari proses tahapan prakontraktual, pelaksanaan kontrak hingga pasca kontraktual.
KAJIAN KRITIS HAK INGKAR NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA TERHADAP KETENTUAN YANG MENGGUGURKAN HAK INGKAR Adinugraha, Calvin Oktaviano; Adhliyati, Zakki; pranoto, Pranoto
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  penggunaan  hak  ingkar  Notaris  sebagai kewajiban sesuai dengan sumpah jabatan Notaris dalam rangka melindungi kepentingan para pihak dalam akta Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum dan diterapkan dengan pendekatan undangundang.  Bahan  hukum  diperoleh  langsung dari  Notaris  aktif selaku Ketua Ikatan  Notaris Indonesia (INI) di Sukoharjo dan Wonogiri. Bahan hukum yang digunakan yaitu dari buku-buku, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara serta dianalisis menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan didapatkan bahwa pelaksanaan hak penggunaan ingkar Notaris dalam praktek belum optimal karena ada ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang kontradiktif dengan sumpah jabatan Notaris. Hak ingkar gugur sejauh diatur secara khusus dalam undang-undang lain karena terdapat suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi daripada kepentingan personal.
Co-Authors AL. SENTOT SUDARWANTO Ashadi Calvin Oktaviano Adinugraha, Calvin Oktaviano Chyntia Damayanti Desi Suci Handayani Dian Endah Kusuma Astuti, Dian Endah Harlita Harlita Haryono Haryono Hilda Yuwafi Nikmah Ibnu Rois ITOK DWI KURNIAWAN Kukuh Tejomurti, Kukuh Najib Imanullah, Najib Novina Eky Dianti Nur Amin Solikhah, Nur Amin Pati, Umi Khaerah Prabowo, Setyo Pujiyono Pujiyono Slamet Santosa Sri Budiastuti Sunarto Sunarto Triana Kusumaningsih Zakki Adhliyati, Zakki